Agung Podomoro Gandeng Bank Mandiri Beri Fasilitasi KPR Bagi Milenial

Senior Vice President Bank Mandiri Dessy Wahyuni mengatakan kerja sama antara pengembang properti dan perbankan sangat dibutuhkan untuk memudahkan masyarakat dalam memiliki hunian.

Apalagi, angka backlog kepemilikan perumahan di Indonesia masih tinggi sehingga melalui kolaborasi strategis ini diharapkan mampu membantu dan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan rumah.

“Kami turut berterima kasih atas kerja sama yang terjalin dengan Kota Podomoro Tenjo dalam penyaluran KPR. Melalui kolaborasi ini kami berharap baik dari sisi pengembang dan perbankan bersama-sama berkontribusi mendukung program pemerintah “Program Sejuta Rumah,”katanya.

Kebutuhan hunian dengan skema pembayaran KPR masih cukup tinggi. Berdasarkan Data Bank Indonesia (BI) pada akhir 2022, Porsi Pembelian Rumah dengan menggunakan pembiayaan KPR mencapai 77,86% pada kuartal IV 2022, meningkat dibanding kuartal sebelumnya dan menjadi rekor tertinggi sejak 2019.

“Oleh karena itu kerjasama antara Agung Podmoro Land dengan Bank Mandiri sangat tepat. Bank Mandiri akan terus menerus berkolaborasi dengan Developer mengingat potensi nasabah Bank Mandiri yang memiliki kebutuhan hunian yang cukup besar dan saya sepakat bahwa langkah ini juga dapat turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Ombudsman menemukan adanya laporan terkait maladministrasi dalam pembelian rumah berbasis Kredit Pemilikan Rumah atau KPR pada pemenuhan sertifikat konsumen.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, laporan yang masuk ke pihaknya terkait kasus beli rumah KPR melibatkan bank BUMN ini di sepanjang 2022 ini memang masih kecil, baru ada 22 laporan.

"Bentuknya dibanding laporan asuransi yang berjumlah ratusan laporan yang sedang ditangani, laporan terkait KPR ini dinilai masih sangat sedikit dan masih bisa diselesaikan. Namun demikian, kami melihat potensi pengaduan terkait KPR ini ke depan akan semakin besar," ujarnya dalam sesi konferensi pers, Kamis (29/12/2022).

Guna mengantisipasi laporan yang semakin besar, Ombudsman lantas membuat sebuah kajian terkait itu. Yeka menyebut, paling tidak ada tiga pihak besar yang terlibat dalam perjanjian penyedian perumahan.

Pertama, konsumen yang membeli rumah, kedua penyedia kredit, ketiga developer atau pengembang yang membuat rumah sehingga rumah itu bisa ditempati konsumen.

"Namun demikian, seringkali banyak kasus yang kami antisipasi, kreditnya sudah lunas, namun demikian sertifikat belum dapat. Kami lihat kenapa persoalan ini terjadi, mulai dari developer yang mangkrak dan sebagainya," imbuh Yeka.

"Beberapa kasus yang sedang kami tangani, contohnya kasus di Jawa Timur, ada pengembang yang sudah mangkrak bahkan tidak bisa ditelusuri lagi. Tapi konsumen tidak bisa mendapatkan sertifikatnya," bebernya.

Menurut dia, Kementerian ATR/BPN pun tidak serta merta bisa bantu menerbitkan sertifikat rumah KPR bagi konsumen, lantaran hak penggunanya tidak ada.

Upaya penerbitan sertifikat itu pun dicoba ke pengadilan, agar mau memberikan kuasa kepada bank untuk meminta sertifikat ke ATR/BPN.

"Namun ternyata kasus yang kami tangani tidak demikian. Bahkan pengadilan menolak permohonan BTN, sehingga konsumen tidak mendapat keadilan," kata Yeka.

Lebih lanjut, Yeka lantas membuka sebaran data temuan terkait sertifikat belum diterima meski telah melakukan pelunasan kredit. Berdasarkan hasil monitoring, Ombudsman RI menemukan lebih dari 600 permasalahan KPR di 7 lokasi berbeda, yakni Medan, Bandung, Sumedang, Garut, Bitung, dan Gresik (2 lokasi).

"Kalau misalnya kredit rata-rata sebesar Rp 200 juta, berarti sudah Rp 120 miliar. Ini baru yang kami temukan, belum tempat lain yang belum kami jangkau," terang Yeka.

"Mirip juga dengan kasus Meikarta yang sekarang masyarakat ramai-ramai menuntut. Ini adalah permasalahan yang tidak dimitigasi hak-hak konsumen dalam mencari keadilan ke mana," tegasnya.